Catatan Untuk Kongres PMII XVII Membaca Agenda Yang Terlupakan Oleh : Hatim Gazali

Catatan Untuk Kongres PMII XVII
Membaca Agenda Yang Terlupakan
Oleh : Hatim Gazali

Sudah lazim, setiap organisasi yang menggelar hajatan besar seperti Kongres, Muktamar yang selalu mengemuka perebutan struktur dan jabatan. Tak terkecuali Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang kini melaksanakan Kongres XVII di Bogor (26-31/05/2005). Seperinya perebutan struktur sangat mulia dan tak ada agenda lain yang bisa menandinginya. Merumuskan konsep, masa depan, visi-misi
dan agenda PMII kedepan tak pernah menjadi perbincangan yang serius dan mendalam.

Maka, tidak heran jika jauh-jauh hari masing-masing calon melakukan konsolidasi ke beberapa daerah/wilayah/cabang untuk memilih dirinya ketika pencalonan nanti. Bahkan money politic menjadi jalur yang absah yang meraih cita-cita tersebut. Siapa yang berani bayar mahal, maka dialah yang akan terpilih. Hal semacam ini juga terjadi di tubuh PMII.

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang seringkali menyuarakan demokratisasi, anti money politic, dan isu-isu kerakyatan lainnya pada kenyataannya seringkali menygughkan fenomena sebaliknya. Kongres yang merupakan forum tertinggi tidak sekedar untuk mendemisioner pengurus lama dan memilih pengurus baru. Lebih dari itu, Kongres juga diharapkan menjadi sarana untuk berbincang hal-hal yang fundamental dan krusial ditubuh PMII. Misalnya, tentang kaderarisasi, aras gerak dan agenda-agenda kedepan. Sehingga, Kongres bisa menjadi ruang dialektika dan diskursus yang menarik. Penulis tidak hendak mengatakan bahwa memilih pengurus baru dalam Kongres bukan tidak penting. Tetapi, jika Kongres diadakan semata-mata untuk hal tersebut sungguh sangat remeh. Sebab, organisasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh pengurus, tetapi juga sistem yang mengitari didalamnya.

Jika mau jujur, ada beberapa persoalan mendasar yang perlu segera mendapat penanganan yang serius dari seluruh pengurus PMII baik pusat, cabang sampai Komisariat. Pertama, sepinya intelektual. Disadari atau tidak, sejak tahun 1998 ketika gerakan mahasiswa tersentral pada aksi-aksi jalanan, seluruh gerakan mahasiswa (baca: Organsiasi Kepemudaaan, OKP) terjebak pada hal tersebut. Sehingga, bidang intelektualitas tidak pernah menjadi perhatian yang sangat serius. Gerakan-gerakan politik, baik ditingkat pusat, regional maupun masing-masing kampus lebih mengemuka daripada gerakan-gerakan intelektual.

Bahkan, definisi kader yang militan adalah kader yang sering melakukan aksi demonstrasi, dan gerakan-gerakan politik. Sebaliknya, orang-orang yang tidak aktif dijalanan tidak dikategorikan sebagai aktivis pergerakan atau “kader militan”. Kelompok-kelompok mahasiswa yang aktif di Lembaga Pers, penulis, budayawan, sastrawan dan lain sebagainya sama sekali tidak dikategorikan sebagai aksi-aksi gerakan moral, walaupun apa yang disuarakan mereka juga memiliki sinergisitas dan pesan yang sama dengan apa yang diperjuangkan “kader jalanan”. Karena itulah, tidak sedikit diantara mahasiswa yang memiliki cita-cita untuk menjadi aktivis jalanan, dengan mengesampingkan kuliah, nilai
baik dan ilmu pengetahuan.

Pemaknaan yang sedemikian sempit ini tentu tidak bisa dipersalahkan. Sebab, yang menonjol diantara mahasiswa adalah mereka yang bisa melakukan aksi turun jalan. Akan tetapi, mengikuti pengertian gerakan yang disempit diatas tentu akan membawa akibat yang tidak remeh. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan selain jalanan akan hengkang (tidak aktif) atau bahkan tidak berminat untuk mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa seperti PMII, HMI, IMM, KAMMI dan lain sebagainya.

Lihat saja ketika organisasi kepemudaan diatas membuka pendaftaran (Pelatihan Kader Dasar, PKD/Latihan Kader, LK/Darul Arqom, DA dsb) cukup banyak diminati mahasiswa, tetapi pasca itu jumlah mahasiswa yang aktif diorganisasi tersebut semakin surut. Semakin minimnya mahasiswa yang aktif diorganisasi pergerakan dikarenakan tidak tersedianya ruang dalam organisasi tersebut. Padahal diakui atau tidak, mahasiswa yang memiliki kecenderungan diluar itu sangatlah tumpah
ruah.

Jika mau jujur, makna pergerakan sendiri meliputi semua aspek dengan satu catatan mengandung nilai emansipasi, pembebasan. Gerakan mahasiswa tidak mesti dimaknai dengan aksi turun jalan. Jika aksi turun jalan sudah tidak lagi mampu menyedot simpati masyarakat, apakah PMII akan tetap memaksa dengan aksi turun jalan. Bagaimanapun, sebuah gerakan mahasiswa tidak mempunyai makna apa-apa tanpa ada dukungan dari masyarakat banyak yang meliputi pemerintah, rakyat dan
lain sebagainya.

Konon, PMII sangat respek dan responsip terhadap bidang intelektualitas kader. Lihat saja kader-kader PMII era 80-an dan 90-an awal yang kini banyak bertengger ditingkat nasional. Misalnya-untuk menyebut sebagian�Jadul Maula, Hairus Salim, Ahmad Baso, Marzuki Wachid, Sumanto, Masdar F. Mas�udi dan lain sebagainya. Kini, sulit untuk menemukan kader PMII yang menekuni bidang intelektualitas. Jika ternyata ada kader yang berkonstrasi pada intelektual, maka dengan cepat dia akan termarginalkan diantara sahabat-sahabat PMII yang
lain.

Dalam hemat saya, intelektualitas PMII perlu segera menjadi skala prioritas sebelum PMII semakin terjebak pada gerakan-gerakan politik praktis. Sebab, kedepan PMII diharapkan menjadi pioner dalam melakukan perubahan sosial. PMII bukan sekedar organisasi latihan demonstrasi. Lebih dari itu, PMII merupakan organisasi pergerakan yang memiliki makna yang sangat kompleks.

Kedua, keberagamaan. Ada stigma yang kurang baik tentang PMII diantara mahasiswa. Bahkan, kader-kader PMII lebih cenderung untuk meninggalkan ajaran-ajaran agama seperti shalat dan puasa. Stigma semacam itu tampaknya benar. Sejauh pengamatan penulis, tidak jarang kader-kader PMII yang meninggalkan ajaran agama.

Sebenarnya, dalam hemat penulis, melaksanakan ataupun meninggalkan shalat dan puasa tidaklah menjadi persoalan. Itu adalah urusan individu-personal kader PMII sejauh itu berangkat dari refleksi pergulatan yang mendalam, tidak sekedar ikut-ikutan ataupun malas. Tapi, yang menjadi persoalan adalah opini publik. Dengan opini yang demikian itu, tidak jarang mahasiswa enggan masuk PMII.

Sebaliknya, organisasi yang menekuni bidang itu, seperti KAMMI dan Gema Pembebasan, semakin diminati oleh mahasiswa. Lihat saja beberapa kampus umum yang kini didominasi oleh mereka. ITB, UGM, UI dan beberapa kampus umum lainnya lebih banyak didominasi oleh kelompok revivalis (baca: fundamentalis). Jargon-jargon syariat Islam, khilafah islamiyah seakan menjadi trend mahasiswa saat ini. Peserta workshop Jaringan Kampus yang diadakan Jaringan Islam Liberal (JIL) pada 28 Februari s/d 1 Maret 2005 di Utan Kayu semua memberikan data bahwa gerakan Islam revivalis semakin menguat.

Kondisi semacam ini tidak boleh tidak harus direspon oleh PMII. Sebab, tidak menutup kemungkinan PMII akan tutup buku di beberapa perguruan tinggi. Penulis tidak hendak mengkampanyekan agar PMII melakukan hal yang sama. Yakni memperjuangkan syariat Islam dan khilafah islamiyah. Yang perlu segera dilakukan adalah revitalisasi wacana dan gerakan keislaman dalam tubuh PMII. Disamping itu, wacana keislaman ini juga akan membantu PMII ketika melakukan
korespondensi dengan masyarakatnya, yakni warga nahdliyin yang memiliki tradisi fiqhiyyah. Sehingga, PMII tidak tercerabut dari akar tradisinya. Atau, jika PMII tidak lagi mau berbicara tentang wacana keislaman, tak ada yang salah jika nama PMII diganti. Bukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tetapi Pergerakan Mahasiswa Independen Indonesia.

Dengan mengganti singkatan tersebut, PMII perlu peduli lagi dengan wacana dan gerakan keilsmanan. Dan, semua agama-pun bisa menjadi keanggotaan PMII. Ia akan lebih terbuka dengan seluruh agama dan aliran kepercayaan. Tetapi, itukah yang dikehendaki oleh para founding father�s PMII seperti Mahbub Junaidi. Tentu tidak. Sebab, cikal bakal dan anteseden lahirnya PMII tidak terlepas dari kejumudan dan konservatisme warga Nahdlyin. Maka, PMII �disamping juga organisasi kepemudaan yang dimiliki NU�di harapkan menjadi generasi masa depan.

Ketiga, jaringan komunikasi. Telah diakui bersama, bahwa jaringan komunikasi baik dalam internal PMII ataupun PMII dengan Nahdlatul Ulama (NU), ataupun PMII dengan senironya sangat lemah. Lemahnya jaringan komunikasi dan koordinasi akan menjadi kendala bagi kemajuan PMII dalam mewujudkan cita-citanya. Al-hasil, kedepan�paling tidak�PMII harus memperhatikan ketiga hal tersebut diatas. Dan, Kongres bukan sekedar momentum suksesi, tetapi juga area untuk
berdialektika, sharing, dan merumuskan agenda yang lebih visioner dan
progresif. Wallahu �a�lam.

sumber : http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg03394.html

About these ads

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: