Berfilsafat Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa)

Memori kita mungkin belum lupa tentang pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa, gadis berusia 12 tahun. Pernikahan yang sempat membuat heboh jagat hukum nasional. Hampir semua media cetak dan elektronik mengulas pernikahan tidak lazim tersebut.

Hebohnya kasus tersebut menimbulkan pertanyaan dimasyarakat, bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan Syekh Puji dengan Ulfa tersebut? Sah atau tidak? Silang pendapat pun muncul. Sebagian menjawab sah, sebagian yang lain tidak.

Yang menjawab sah, argumentasi hukumnya karena rukun dan syarat nikah telah terpenuhi sehingga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali, saksi, mahar dan akad (ijab dan qabul) ada. Soal umur yang masih 12 tahun tidak masalah dengan alasan pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Adagium yang sering dipakai adalah sahha diyanatan wa la yasihhu qadla’an; pernikahan itu sah secara agama cuma belum sah secara negara.

Sebaliknya, yang menjawab tidak sah dan bisa dibatalkan karena pernikahan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 dan 7 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 5 dan 15 KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pernikahan harus sesuai dengan hukum agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah serta calon isteri minimal berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berpikir Falsafati

Terlepas dari silang pendapat tersebut, kasus pernikahan Syekh Puji dan Ulfa tersebut akan lebih menarik jika dijadikan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk berfikir secara falsafati dalam hukum Islam. Artinya dibalik hukum Islam yang normatif, ada filsafat hukum Islam yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum Islam tersebut.

Dengan pendekatan filsafat hukum Islam ini, kita akan bisa melihat dan membandingkan dengan jelas mana di antara dua pendapat di atas yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid al‑syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari’atkan untuk mewujudkan dan memeli­hara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,”Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.”

Adapun inti dari konsep maqasid al‑syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekali­gus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al‑syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

al‑Juwaini dapat dikatakan sebagai filsuf Islam pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al‑syari’ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perin­tah‑perintah dan larangan‑larangan‑Nya. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum, yaitu maslahat. Pemikiran al‑Juwaini tersebut dikembangkan oleh al‑Gazali dan dibahas secara khusus dan sistematis oleh al‑Syatibi dalam kitabnya al‑Muwafaqat.

Sejak awal syari’ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah mem­buat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan syari’ah‑yang pada mulanya adalah jalan‑telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat, keadilan.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau ‑dalam ungkapan yang lebih operasional‑ “keadilan sosial”. Tawaran teoritik (ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanu­siaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya.

Sebalikn­ya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang se­cara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama‑sama terikat untuk mencegahnya.

Dengan paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fiqh yang berbunyi: Apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih mengutamakan bunyi ketentuan legal‑formal, daripada tuntutan maslahat (keadilan), yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah‑ melalui kesepaka­tan dalam musyawarah‑ itulah mazhabku.

Dengan tawaran kaidah tersebut, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal‑formal‑tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari bahwa patokan legal‑formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara menda­sar kita akan bisa memahami paradigma berpikir yang dibangun baik oleh kelompok yang menganggap pernikhan Syekh Puji dan Ulfa itu sah atau kelompok yang menganggap tidak sah dan kita juga bisa menjawab mana pemahaman diantara kedua kelompok tersebut tentang pasal 2 dan 7 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 5 dan 15 KHI yang lebih dekat dengan maslahat dan keadilan.

Mana yang lebih maslahat antara pernikahan itu dicatat atau tidak? Mana yang lebih maslahat antara nikah diusia yang masih anak-anak atau yang sudah dewasa? Mana yang lebih maslahat bagi anak-anak antara dia sekolah atau dia harus menikah? Tiga pertanyaan ini harus dijawab dan dibuktikan dulu baru kita memilih mana diantara pendapat dua kelompok diatas yang lebih maslahat.

Dan tentu yang lebih maslahat, itulah yag harus kita ikuti, karena itu yang sesuai dengan tujuan hukum Islam. Wallahu a’lam.

 

sumber : http://www.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=32

%d blogger menyukai ini: